Pastikan Lapas Selong Bebas Halinar, Bersama TNI/Polri Sidak Hunian

Lombok Timur NTB - Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Selong Kanwil Kemenkumham NTB terus berupaya memastikan ketertiban dan kenyamanan Warga Binaan serta menjamin Lapas bersih dari Narkoba. 

Terbaru, bersama TNI Dan Polri Lapas Kelas IIB Selong melakukan Inspeksi Mendadak ( Sidak ) yang bersifat insidentil, disamping kegiatan Sidak rutin dilaksanakan tiga kali dalam sebulan.

Baca juga: Ilham Bintang: Sekali Lagi, Negara Kalah Lawan Mafia Minyak Goreng

Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Ahmad Sihabuddin melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP) melakukan penggeledahan kamar hunian sekaligus tes urin semua warga binaan.

Berdasarkan hasil sidak, petugas Lapas berhasil mengamankan puluhan senjata tajam serta beberapa barang yang berpotensi disalahkan gunakan, serta hasil tes urine dari puluhan sampel yang diperiksa negatif. 

Baca juga: Heintje G. Mandagi: Legalisasi 'Law As a Tool of Crime' di Penangkapan Wilson Lalengke

"Selain sidak rutin, kemudian juga sidak yang sifatnya insidentil, dan dari hasil pemeriksaan berhasil diamankan beberapa benda tajam yang sering digunakan untuk kerajinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan untuk tes narkoba hasilnya negatif, "jelasnya Jum, at (19/01/2024). 

Sihabuddin juga menyebut melalui pendekatan preventif, Lapas bersama warga binaan berkomitmen setiap kamar ada walinya masing-masing, apabila komitmen tersebut tidak diindahkan yang bersangkutan tidak dapat remisi dan hak bersyarat (PB, CB, dan CMB) dan  terancam dikerangkeng di sel tikus. 

Baca juga: Kasrem 162/WB Meninjau Lokasi Paska Terjadinya Kesalahfahaman Antar Kelompok

"Upaya pencegahan penggunaan narkoba dan hal lainnya, Lapas berkomitmen dengan warga binaan untuk  sama-sama menjaga ketertiban serta untuk menghindari penyalahgunaan barang terlarang, "ujarnya.

Terakhir, Mantan Kepala Rutan Kelas IIB  Bantul kembali menegaskan jika terdapat petugas yang terlibat dalam segala sesuatu yang sifatnya diluar aturan Lapas, sanksi pemecatan dan pidana menunggu. 

Baca juga: BPKP Bantah Telah Audit Kasus BLUD RSUD Praya Lombok Tengah

"Kembali kami tegaskan, jika ada keterlibatan petugas dalam hal-hal yang sifatnya melanggar aturan, tentunya sanksi pemecatan dan pidana menunggu, "pungkasnya.(Adb)